Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus mengalami peningkatan setiap ta-hunnya. Peningkatan ini menjadi potensi penerimaan pajak daerah yang besar, namun tidak diimbangi dengan kepatuhan yang maksimal dari wajib pajak ken-daraan bermotor. Beberapa faktor seperti pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak, efektivitas layanan publik, serta sistem sanksi administratif diduga turut memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Dalam konteks kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor yang mulai diterapkan sejak tahun 2025, pemerintah daerah dituntut untuk lebih efektif dalam mengelola penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi variabel mana yang paling dominan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan, sehingga menjadi dasar peru-musan kebijakan publik yang lebih terfokus dan efisien.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden wajib pajak yang terdaftar di Sam-sat Sleman. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji validitas, reliabilitas, analisis regresi linier berganda, serta uji t dan F untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu sosialisasi, kesadaran, kualitas pelayanan, dan sanksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di antara keempatnya, sanksi perpajakan menjadi varia-bel yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang konsisten dan tegas dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara lebih efektif dibandingkan faktor lainnya.
Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan ke-bijakan perpajakan daerah, khususnya dalam mengelola PKB secara optimal. Sa-ran yang diajukan antara lain memperluas kanal sosialisasi digital, memperkuat sistem pelayanan terpadu, dan meningkatkan transparansi serta konsistensi pen-erapan sanksi. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dapat terus ditingkat-kan.
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Pajak Ken-daraan Bermotor