ABSTRAKSI: Dinas Tenaga Kerja (disnaker) Kota Samarinda adalah unit pemerintahan dibawah pemerintah kota Samarinda. Pada dasarnya disnaker berfungsi memfasilitasi para pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Ada berbagai program kerja pada dinas ini untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing masyarakat daerahnya. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan disnaker kota samarinda adalah melakukan pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi. Pelatihan tidak dikerjakan langsung oleh disnaker, disnaker akan memilih satu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk melaksanakan proyek pelatihan. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memilih LPK yang akan dipilih melaksanakan pelatihan.
Banyaknya jumlah LPK dan kriteria yang digunakan dalam pemilihan, membuat disnaker kesulitan memilih LPK dari beberapa alternatif yang tersedia. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan LPK adalah kelengkapan legalitas, kepemilikan instruktur berkompeten dan kredibilitas lembaga.
Multiple Attribute Decision Making (MADM) dapat digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang dinilai dari bermacam kriteria yang digunakan. Topsis adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Bobot masing-masing kriteria dihitung dengan metode F-AHP, yaitu pengembangan metode AHP dengan logika fuzzy yang mempertimbangkan adanya faktor ketidakpastian dalam kriteria yang digunakan. Dari sistem yang telah dibuat, Metode F-AHP dapat menghasilkan bobot kriteria yang akan digunakan pada proses perankingan menggunakan metode TOPSIS. Hasil perhitungan bobot menyatakan kelengkapan legalitas memiliki nilai bobot terbesar yaitu 0,412, kriteria kepemilikan instruktur berkompeten dengan nilai bobot 0,325, kriteria kredibilitas lembaga dengan nilai bobot 0,263. Hasil pengujian akurasi dari 2 kali percobaan perankingan, menghasilkan rata-rata akurasi sebesar 75%. Hasil perankingan Topsis dengan bobot F-AHP ternyata sama dengan hasil perankingan Topsis dengan bobot AHP. Dapat disimpulkan bahwa F-AHP lebih cocok untuk menentukan prioritas kriteria yang bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Sebab secara kualitatif, prioritas bobot hasil F-AHP sama dengan prioritas bobot hasil AHP.KATA KUNCI: disnaker, LPK, TOPSIS, F-AHP, MADMABSTRACT: Samarinda City Department of Labor is the unit of government under the city administration. This office serves to facilitate job seekers find work. There are various programs of work in this department to improve the competence and competitiveness of regional communities. One of the routines in this department is to conduct community-based training and competency. Training is not done directly by the Department, the Department will select the Job Training Institute (Lembaga Pelatihan Kerja / LPK) to run a training project. There are several criteria used to select the LPK to be selected to provide training.
LPK number and the criteria used in the selection, making it difficult choosing LPK of few alternatives available. Criteria used in the selection of the LPK are completeness legality, ownership and credibility of the institution competent instructor.
Multiple Attribute Decision Making (MADM) can be used to select the best alternative from several alternatives assessed from various criteria used. TOPSIS is a method that can be used to solve this problem. The weight of each criterion was calculated by the method of F-AHP, AHP method development with a fuzzy logic considers the factors of uncertainty in the criteria used. The results show the system issued the F-AHP method can produce weight criteria to be used in the ranking process using the TOPSIS method. The results of the calculation of the weight stated completeness legality of the biggest weight 0.412, the competent instructors ownership criteria weight 0.325, the credibility of the institution weight 0.263. Within 2 times of testing accuracy, produced an average accuracy of 75%. TOPSIS ranking results with F-AHP weights were similar to the results of TOPSIS ranking by AHP weights. It can be concluded that the F-AHP is better suited to determine the priority criteria are quantitative, not qualitative. Because qualitatively, the order of F-AHP weights the same results with the results of AHP priority weights.KEYWORD: Department of Labor, LPK, TOPSIS, F-AHP, MADM