Kualitas audit merupakan elemen krusial dalam mememastikan integritas laporan keuangan yang digunakan oleh berbagai stakeholders untuk pengambilan keputusan ekonomi. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengatur standar profesionalisme dan independensi auditor guna menjaga kualitas audit. Namun, meskipun terdapat regulasi yang ketat, sejumlah kasus menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan kualitas audit.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit fee, audit capacity stress, audit firm size, risiko litigasi, dan audit rotation terhadap kualitas audit. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor consumer non-cyclicals dan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling, menghasilkan sebanyak 75 perusahaan selama tiga tahun, sehingga total observasi sebanyak 225 data. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi logistik yang diolah menggunakan STATA versi 17.
Hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu audit fee, audit capacity stress, audit firm size, risiko litigasi, dan audit rotation berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals dan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Secara parsial, audit capacity stress berpengaruh negatif dan risiko litigasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals dan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan proksi lain, seperti jumlah auditor dalam KAP untuk variabel audit firm size, serta tidak lagi menggunakan variabel audit rotation pada sektor consumer non-cyclicals dan consumer cyclicals karena rendahnya variasi data yang dapat memengaruhi model. Dari sisi praktis, perusahaan perlu lebih cermat dalam memilih auditor eksternal dengan memperhatikan beban kerja yang dimiliki. Kantor Akuntan Publik (KAP) diharapkan dapat mengelola penugasan audit secara proporsional dan tetap menjaga sikap kehati-hatian saat menghadapi klien dengan risiko litigasi. Sementara itu, organisasi profesi diharapkan dapat memperluas akses terhadap Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) guna mengatasi keterbatasan jumlah auditor publik yang kompeten di Indonesia.