Sejak awal kemerdekaan, domain demokrasi Indonesia terasa belum sinkron dengan maksud dan tujuan pendiri negara (The Founding Fathers). Demokrasi yang mengejawantah (berubah wujud) menjadi Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila pada dasarnya belum murni menurut UUD 1945.
Demokrasi versi Reformasi 1998 juga tidak berjalan mulus dan bertendensi menurun. Fungsi demokrasi pun menjadi kabur, dan korupsi serta money politics dianggap hal yang biasa. Apabila dibiarkan, pemerintah bisa jatuh ke lubang gelap otoritarianisme. Di balik itu masih terjadi ketimpangan sosial, terutama masalah kesejahteraan dan pendidikan.
Di sisi lain, masalah pendidikan masih cukup mengkhawatirkan. Pemahaman demokrasi sejatinya perlu dimulai dari tataran sekolah dasar dan menengah, agar nantinya menghasilkan pejabat dan pemimpin demokratis. Tanpa upaya penegakan demokrasi dan pelurusan demokrasi pendidikan, rasanya bangsa ini tidak akan cepat maju. Faktor ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain-lain akan mengikuti derap langkah dua faktor itu.
Semua langkah tadi akan berpengaruh pada perbaikan sistem perpolitikan nasional. Demi tercapainya tujuan yang diinginkan bangsa ini, termasuk Indonesia Emas 2045, remedial agar demokrasi menjadi sehat harus dilakukan sejak sekarang.