buku ini menyoroti peran penting Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk usaha yang paling diminati, terutama karena tanggung jawab pemegang saham yang terbatas dan kemudahan dalam pengalihan saham. Sebagai badan hukum, PT wajib menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Laporan keuangan berfungsi sebagai alat penting dalam pengambilan keputusan dan monitoring kinerja perusahaan. Namun, praktik penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai standar masih sering terjadi, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi direksi. Dengan buku ini, pembaca dapat memahami bahwa perlindungan hukum terhadap laporan keuangan PT serta konsekuensi hukum yang dihadapi direksi terjadi jika laporan tidak disusun dengan benar. Pasalnya, laporan keuangan Perseroan Terbatas (PT) berperan penting dalam mencerminkan kondisi keuangan dan memberikan informasi transparan kepada pemegang saham, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas penyusunan laporan yang akurat, dengan ancaman sanksi hukum jika terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum yang mencakup peningkatan pelatihan bagi Direksi, penguatan audit internal, peningkatan transparansi melalui digitalisasi laporan, penegakan sanksi hukum yang tegas, serta perlindungan hak pemegang saham perlu diterapkan. Edukasi dan pengawasan yang lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keberlangsungan perusahaan.