"Buku ini menjelaskan secara detail tentang:
1. Undang - Undang republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 meliputi penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.
2. Lembaran negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 182.
3. Lampiran: jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Lampiran: jumlah anggota bawaslu kabupaten/kota.
5. Lampiran: daerah pemilihan di 38 provinsi.
6. Lampiran: undang - undang (UU) nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang.
Buku ini menjelaskan secara detail tentang:
1. Undang - Undang republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 meliputi penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.
2. Lembaran negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 182.
3. Lampiran: jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Lampiran: jumlah anggota bawaslu kabupaten/kota.
5. Lampiran: daerah pemilihan di 38 provinsi.
6. Lampiran: undang - undang (UU) nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang.
Buku ini menjelaskan secara detail tentang:
1. Undang - Undang republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 meliputi penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.
2. Lembaran negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 182.
3. Lampiran: jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Lampiran: jumlah anggota bawaslu kabupaten/kota.
5. Lampiran: daerah pemilihan di 38 provinsi.
6. Lampiran: undang - undang (UU) nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang.
"