Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Seiring dengan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan tersebut, sehingga terdapat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang menjelaskan tentang keterbukaan informasi. Maka seharusnya pengungkapan informasi laporan keuangan pada website resmi pemerintah daerah merupakan hal yang efektif dan efisien untuk dilakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari 34 provinsi di Indonesia selama dua periode yaitu 2016 -2017, maka didapat 68 sampel laporan keuangan dari setiap provinsi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis logistik dengan menggunakan software SPSS versi 25.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah, tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah. Sedangkan secara parsial, variabel kompleksitas pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah. Variabel tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.
Disarankan bagi para pembaca baik masyarakat maupun para stakeholder untuk dapat lebih peduli dan membantu dalam mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan melalui informasi yang ada dalam website resmi pemerintah daerah, sehingga akan terciptanya transparansi dan penigkatan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah.
Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Kompleksitas Pemerintah, Tingkat Kemandirian, Pengungkapan Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah.