Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah undang-unfang yang mewajibkan badan publik untuk menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan. Informasi publik terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat. Terdapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdapat pada setiap badan publik untuk mengelola informasi publik. Pemohon informasi publik dan masyarakat meminta informasi publik dengan mendatangi badan publik yang bersangkutan. Namun dengan perkembangan teknologi yang didukung oleh pemerintah, kini banyak badan publik yang telah memiliki website atau aplikasi khusus untuk menampilkan informasi publik.
Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini memiliki fitur KIP yang masih tergabung dengan website Pemerintah Kabupaten Bandung (www.bandungkab.go.id). Fitur tersebut dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Bandung yang menjadi studi kasus pembuatan proyek akhir ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Budi Darmawan, selaku Kepala Seksi Tata Kelola E-Government, dengan tergabungnya fitur KIP pada website pemerintah, pengelolaan isi informasi publik tidak terpusat dan kurang leluasa dan beberapa fitur lain yang belum lengkap, sehingga akan dibangun aplikasi KIP Kabupaten Bandung yang terpisah dari website Pemerintah Kabupaten Bandung serta memiliki fitur lebih lengkap.
Pembangunan aplikasi KIP Kabupaten Bandung menggunakan Software Development Life Cycle (SDLC) dengan metode Waterfall. Tools pemodelan yang digunakan adalah use case dan¬ ER-D. Sementara tools pembangunan aplikasi menggunakan PHP dan HTML sebagai bahasa pemrograman, XAMPP sebagai web server, dan MySQL sebagai database.
Kata Kunci: KIP, PPID, Kabupaten Bandung, Aplikasi