Jika saja reformasi politik tidak bergulir di Indonesia, maka teramat sulit mengharapkan rakyat membuka suara dalam mengkritisi segala bentuk penyimpangan dan arogansi yang dilakukan oleh sejumlah entitas, yang suka mematut – matut diri, sebagai pembawa kesejahteraan. Kini belenggu politik diam, yang mengunggulkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam ikatan harmonisasi semu, semakin tersisih. Namun di sisi lain, transparansi dan keterusterangan, tidak saja diasumsikan mengganggu elite politik, pemerintahan dan elite lain sebagai sub - ordinat pendukung cengkeraman status quo, tetapi ternyata masyarakat yang secara terlembaga mengunggulkan nilai paternalistik, juga merasa tidak nyaman, menghadapi gejolak transparansi dan kebebasan berkomunikasi.