Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada elemen utama,yaitu : ekonomi,efisiensi dan efektivitas. Sedangkan , dalam pengukuran kinerja menggunakan efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Input adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan,program dan aktivitas. Sedangkan, output adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas dan kebijakan penyebut atau input sekunder sering kali di ukur dalam bentuk satuan uang. (Mardiasmo 2009:4).Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Belanja Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian ini juga dilakukan karena dapat menambah pengetahuan tentang administrasi publik, teori organisasi,serta akuntasi pemerintah. Penelitian ini juga di dasari tentang adanya suatu kinerja keuangan yang belum optimal dalam membiayai kebutuhan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan keuangan realisasi APBD Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Barat tahun 2014-2015. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh dan diperoleh 27 Kabupaten dan Kota dengan periode penelitian pada tahun 2014-2015. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif,dengan model regresi berganda. pengujian dengan menggunakan software Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Belanja Modal ,Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Secara parsial Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Mengenai kinerja keuangan setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki kenaikan maupun penurunan yang fluktuatif harapannya menjadi evaluasi dalam penganggaran dan realiasi setiap tahunnya. Serta tingkat kemandirian tidak terjadi kenaikan atau penurunan yang sangat drastis. PAD di kabupaten dan kota di Jawa Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan walaupun hanya beberapa kabupaten atau kota yang mengalami penurunan.