Penerapan e-Government telah mendapat perhatian dan dukungan pemerintah melalui Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Didalam intruksi presiden tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari penerapan e-Government adalah “upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
Perencanaan kepemerintahan yang berbasis elektronik ini dapat dilakukan dengan metode enterprise architecture. Penelitian ini berfokus dalam perancangan enterprise architecture pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bandung. Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bandung yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional pada bidang perhubungan, yaitu meliputi lalu lintas dan parkir, sarana dan prasarana transportasi, sarana dan operasional, pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
Dengan adanya enterprise architecture (EA), maka akan memberikan penjelasan dan dokumentasi bagaimana kondisi saat ini dan yang diinginkan pada masa yang akan datang antara bisnis, manajemen proses dan teknologi informasi, sehingga akan tercipta kualitas layanan publik secara efektif dan efisien karena telah berbasis elektronik.