ABSTRAK
Anggaran tidak terserap merupakan kinerja yang buruk bagi instansi, disebabkan oleh penyusunan rencana stratejik yang tidak berorientasi melakukan pengoptimalan pengeluaran. Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung tahun 2014 menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Bandung sesuai yang diharapkan karena indikator yang dibuat dalam Rencana Kerja memenuhi target sasaran yang diinginkan, namun Pemerintah Kabupaten Bandung menerima opini disclaimer dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2014 karena terjadi penyimpangan penggunaan anggaran. Terkait dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.
Melalui penelitian ini akan dilakukan pengukuran penilaian Anggaran Berbasis Kinerja berdasarkan indikator Pengukuran Kinerja, Penghargaan dan Hukuman, Kontrak Kinerja, Kontrol Eksternal dan Internal serta Pertanggungjawaban Manajemen. Untuk pengukuran penilaian Sistem Pelaporan Keuangan berdasarkan indikator proses pembuatan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Instansi menerbitkan laporan keuangan ke publik. Sedangkan pengukuran penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan indikator penyusunan rencana strategik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan mengunjungi 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Bandung. Pengolahan data dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan regresi linier berganda menggunakan aplikasi IBM SPSS 20.0. Total sampel dalam penelitian ini adalah 140 karyawan bagian keuangan.
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan secara bersama-sama berpengaruh positf signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. Secara parsial, Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Sistem Pelaporan Keuangan juga berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.
Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk meningkatkan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu memaksimalkan pelaksanaan kinerja atas program atau kegiatan yang telah direncanakan dengan efektif dan efisien. Selain itu, Satuan Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD) dapat mempublikasikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara rutin dan berkala setiap periode ke publik.
Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja; Sistem Pelaporan Keuangan; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah