Dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik diperlukan integritas yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat termasuk aparatur negara yang sangat berperan dalam kelangsungan pemerintahan Indonesia. Permasalahan besar timbul dengan adanya korupsi yang terjadi di sektor publik, menurut data yang didapat dari KPK pada tahun 2017, Kementerian dan Pemerintah Daerah berada di peringkat 5 besar lembaga dengan kasus korupsi terbanyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan temuan audit BPK-RI dalam meminimalisasi tingkat korupsi, baik secara parsial ataupun simultan. Populasi dalam penelitian adalah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang disurvei oleh KPK pada Tahun 2017. Sampel ditentukan dengan menggunakan analisis purposive sampling dan diperoleh sebanyak 24 data sampel. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan temuan audit BPK-RI berpengaruh simultan dalam meminimalisasi tingkat korupsi. Secara parsial transparansi memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi, akuntabilitas memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi dan temuan audit BPK-RI tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat korupsi. Peneliti selanjutnya dapat melakukan perluasan objek penelitian dengan memasukkan kembali variabel yang tidak berpengaruh pada penelitian ini maupun menambahkan variabel lainnya. Bagi manajemen Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Daerah disarankan agar lebih meningkatkan transparansi dari segi penerbitan dokumen anggaran dan laporan pertanggungjawaban.