Transparansi dan opini audit pada laporan keuangan yang menunjukkan akuntabilitas suatu pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi terjadinya tindakan korupsi. Terkait dengan hal itu, terdapat pemerintah daerah yang mendapatkan hasil transparansi dan akuntabilitas yang baik tetapi masih terjerat tindak pidana korupsi. Sehingga, perlu dilakukan penelitian untuk melihat keterkaitan transparansi dan akuntabilitas dengan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas serta tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia dan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis regresi berganda. Data transparansi diperoleh dari website masing-masing pemerintah daerah di Indonesia. Data akuntabilitas diperoleh dari opini yang diterbitkan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BPK RI) melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Penelitian ini menggunakan nonprobability sampling dengan metode sampling jenuh karena sampel tidak dipilih secara acak dan menggunakan seluruh anggota populasi. Sampel pada penelitian ini antara lain 60 instansi pemerintah daerah yang masuk dalam hasil Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2013. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Statistical Product and Service Solutions (SPSS).
Berdasarkan hasil pengolahan data evaluasi pengaruh, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh negative secara simultan maupun secara parsial terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013.
Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi sebaiknya memperhatikan pengukuran lain seperti kinerja keuangan, sistem pengendalian internal dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan indikator dari akuntabilitas lainnya.
Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Tingkat Korupsi