Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kejadian kasus pencurian pulsa yang dilakukan oleh pelaku usaha layanan premium di bulan Oktober 2011 yang disebut sebagai “black october”.Munculnya kasus ini menimbulkan keresahan dari setiap pelanggan telepon seluler yang mengeluhkan pulsanya disedot tanpa sepengetahuan konsumen, kesulitan unregistrasi, sms spamming yang berlebihan serta muatan layanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sebagai bentuk antisipasi regulator sebagai badan pengawas yakni BRTI dengan mengeluarkan Moratorium melalui Surat Edaran BRTI No. 177/X/2011 terkait deaktivasi massal seluruh layanan premium dan membekukan layanan premium sampai batas waktu yang ditentukan. Selain untuk mencegah korban pencurian pulsa bertambah, moratorium ditujukan untuk memperbaiki Permenkominfo No.1 Tahun 2009 tentang pengiriman SMS Premium dan SMS Broadcast yang masih lemah dan belum mengakomodasi kepentingan konsumen yaitu pelanggan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas moratorium sebagai jawaban dari penyimpangan bisnis layanan Value Added Services (VAS). Melalui proyeksi sebelum (pre) dan sesudah (post) moratorium dikeluarkan oleh pihak regulator yaitu BRTI serta Kemenkominfo untuk meluruskan peraturan/regulasi yang seharusnya diterapkan, pelaku usaha layanan VAS yaitu operator dan CP serta konsumen yaitu pelanggan telepon seluler. Mengingat layanan VAS yang masih bisa bertumbuh terhambat dengan ketidakpastian regulasi serta perlindungan konsumen yang harus dimuat dalam peraturan layanan VAS.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan menggunakan studi literatur dan wawancara semi-struktur. Teknik instrumentasi yang digunakan selama pengumpulan data adalah Lembar ringkasan kontak dan proses Coding. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyelenggaraan jasa nilai tambah telah berubah dengan transisi pemanfaatan serta utilisasi jaringan yang pada awalnya adalah jaringan teleponi menjadi jaringan berbasis Over Internet Protocol atau jaringan internet, Penangguhan kedua yang dilakukan BRTI adalah membatasi promosi konten yang disebarluaskan melalui SMS Broadcast , Pop Up Screen dan akses yang menyesatkan pelanggan untuk berlangganan jasa nilai tambah tanpa persetujuan terlebih dahulu, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan pengaduan pelanggan terkait penyedotan pulsa, namun hal ini harus tetap diperhatikan mengingat data yang menunjukkan bahwa penyedotan pulsa tidak mencapai angka nol. Selain itu pengaduan terkait kekeliruan akan layanan yang digunakan oleh pelanggan atau dispute billing justru mengalami peningkatan jumlah pasca penerbitan Surat Edaran BRTI serta dampak yang dirasakan melalui penurunan revenue baik dari sektor VAS XL Axiata maupun revenue secara keseluruhan yang diakibatkan peningkatan churn rate yang tinggi sebagai salah sat faktor utama dari efek kasus penyedotan pulsa.